Penyiaran

Dunia penyiaran seiring dengan perjkembangan zaman, semakin gencar menunjukkan dominasinya dalam kehidupan manusia. Betapa tidak, setiap aspek kehidupan kini sudah terjamah dengan kegiatan siar-menyiar. Penyiaran hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi. Di samping itu penyiaran turut menghadirkan suguhan hiburan sebagai pelengkap kebutuhan masyarakat. Secara akademis sendiri, penyiaran mendapat tempat khusus serta menjadi bagian penting dalam ilmu komunikasi massa.

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Manajemen Media Massa Disusun oleh : FEBY GRACE ADRIANY 147045003 MAGISTER ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016 PENDAHULUAN Digitalisasi merupakan terminologi untuk menjelaskan alih format media dari bentuk analog menjadi digital. Kebijakan pemerintah tentang perubahan sistem penyiaran televisi terestrial dari analog ke digital masih menjadi perdebatan seru. Begitupun arah kebijakan yang dinilai oleh sejumlah kalangan tidak adil, tidak transparan, cenderung otoriter dan manipulatif. Suatu perjanjian yang ditandatangani pada 16 Juni 2006 sebagai suatu keputusan dalam Regional Radiocommunication Conference yang diselenggarakan oleh International Telecommunication Union (ITU) di Genewa, telah menandai upaya internasional untuk melaksanakan pembangunan digitalisasi terhadap seluruh penyiaran radio dan televisi terestrial. Konferensi antar negara anggota ITU tersebut telah menargetkan pada tahun 2015 seluruh anggota dunia telah beralih ke sistem penyiaran digital. Indonesia sendiri pada awalnya menargetkan tahun 2017 sudah bisa sepenuhnya beralih ke sistem digital, namun masih banyak permasalahan regulasi yang belum tuntas karena belum sepenuhnya mengakomodasi pihak-pihak yang terkait dalam industri penyiaran. Selain kendala pada regulasi, permasalahan kesiapan berbagai pihak juga masih menjadi kendala dalam proses digitalisasi. Terutama kesiapan khalayak yang belum banyak mendapatkan informasi terkait sistem penyiaran digital di saat masa transisi seperti saat ini. Hal itulah yang menyebabkan permasahan migrasi sistem analog menuju digital ini masih belum sepenuhnya menemukan titik terang dalam pelaksanaannya. Padahal seharusnya sistem penyiaran digital memberikan efek yang sama-sama menguntungkan, baik bagi pemerintah selaku pembuat regulasi, stasiun televisi pelaku penyelenggara siaran dan masyarakat sebagai konsumen. Makalah ini akan memaparkan secara sederhana mengenai peralihan sistem penyiaran analog menuju digital disertai dengan hambatan dan potensi yang muncul dalam proses tersebut. PEMBAHASAN I. PERALIHAN SISTEM PENYIARAN ANALOG MENUJU DIGITAL Salah satu isu yang dibahas cukup masif dalam industri penyiaran di tanah air dalam beberapa tahun terakhir adalah mengenai peralihan sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital. Secara resmi televisi digital di Indonesia mulai diperkenalkan kepada publik pada pertengahan Agustus 2008, tepatnya 13 Agustus 2008 di auditorium TVRI. Saat itu dilakukan softlaunching siaran televisi digital dengan pelaksana LPP TVRI bekerjasama dengan PT Telkom, BPPT, PT LEN Industri, PT INTI, Polytron dan RRI. Peluncuran ini menjadi pertanda dimulainya peralihan sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital di Indonesia. Rencana implementasi sistem penyiaran digital di Indonesia dianggap cukup terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara lain, terutama negara ASEAN. Dalam The 13th ASEAN Digital Broadcasting Meeting pada Agustus 2014 di Yogyakarta diketahui bahwa sebagian besar negara-negara di ASEAN telah merencanakan untuk melaksanakan Analogue Switch Off (ASO) sebelum tahun 2018. Bahkan negara Thailand merencanakan ASO pada tahun 2015. Indonesia sendiri memasang target merampungkan segala persiapan dan melaksanakan ASO pada tahun 2018 1 jika memungkinkan. Analogue Switch Off (ASO) adalah suatu periode dimana penyelenggaraan layanan siaran analog dihentikan / dimatikan dan diganti dengan layanan siaran digital 2 . Desakan untuk segera mengalihkan sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital antara lain dilakukan guna mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dan tingginya permintaan akan kanal saluran untuk siaran. Sistem analog yang menggunakan gelombang UHF hanya mampu digunakan 14 kanal stasiun pemancar televisi. Jika dipaksakan menampung lebih akan terjadi interferensi yang membuat suara dan gambar yang 1 Artikel The 13th ASEAN Digital Broadcasting Meeting Tanggal 25-26 Agustus 2014. Diakses 24 Januari 2016 dari http://www.tvdigitaljogja.tv/2014/08/the-13th-asean-digital-broadcasting.html 2 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air) ditampilkan menjadi rusak. Sementara dalam sistem digital, satu kanal bisa menampung beberapa saluran televisi. Selain itu, penggelaran infrastruktur penyiaran analog pun tidak efisien karena belum adanya konvergensi. Kondisi saat ini di penyiaran analog adalah masing-masing lembaga penyiaran memiliki infrastruktur penyiarannya sendiri-sendiri seperti menara pemancar, antena, dan sebagainya. Akibatnya adalah biaya pemeliharaan yang relatif mahal, pemakaian daya listrik yang besar, serta pemanfaatan lahan yang lebih boros. Di sisi penerimaan siaran pun akan terjadi masalah karena masyarakat mendapat kualitas penerimaan siaran yang tidak merata meski berada dalam wilayah layanan yang sama 3 . Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan program pemerintah mentransformasikan teknologi analog ke digital harus berjalan demi dua rencana besar, yaitu internet cepat (broadband) dan tersedianya frekuensi untuk komunikasi di tengah bencana. Teknologi analog yang saat ini dipakai stasiun televisi di Indonesia memakan sumber daya yang besar pada spektrum 700 MHz. Jika digitalisasi dilakukan, diharapkan akan terdapat frekuensi kosong seluas 112 MHz yang disebut dengan digital devidend. Frekuensi kosong inilah yang akan digunakan untuk dua rencana besar, yaitu komunikasi saat terjadi bencana dan penyelenggaraan internet nirkabel berkecepatan tinggi 4G LTE. Blok frekuensi ini nantinya juga akan dilelang kepada perusahaan telekomunikasi 4 . Secara sifat, spektrum rendah seperti 700 MHz memiliki jangkauan lebih luas dan kapasitasnya dapat menembus tembok dan basement gedung. Walaupun belum resmi dimulai, namun sebanyak 18 lembaga penyiaran swasta (LPS) melakukan siaran televisi digital tahun 2015. Ke-18 LPS

Kita semua pasti merasa tidak asing dengan kehadiran radio dan televisi, meskipun di masa sekarang sudah kurang diminati karna banyak dari kita yang sudah beralih ke gadget. Namun di sini saya akan membahas tentang sebuah buku yang berisi bagaimana radio dan televisi dibuat serta membahas bagaimana caranya mengelola radio dan televisi tersebut.

Makalah ini disusun sebagai Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Komunikasi Politik Disusun Oleh : FEBY GRACE ADRIANY 147045003 MAGISTER ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2015 PENDAHULUAN Dinamika sistem pers di Indonesia terus mengalami pasang surut. Pasca reformasi, cita-cita besar untuk membangun sistem pers yang sejalan dengan proses demokrasi nampaknya belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Salah satu permasalahan yang dihadapi Indonesia adalah lemahnya penerapan regulasi terutama terkait penyiaran.

NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara; c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Tulisan ini merupakan tugas mata kuliah yang isinya mengenai TVRI dan perjalanannya. Dengan pendekatan konstruktivis, tulisan ini hanya menggambarkan ringkas Perjalanan TVRI dari mulai awal. Dan Kaitannya dengan perjalanan Indonesia Dalam Hal Berdemokrasi.

The purpose of the transition from Conventional Television to Digital Television is to save on the radio frequency spectrum for broadcasting, improve the reception quality of television broadcast programs, and provide the public with more choices of broadcast programs. The research method used is a field survey test for set-top box users. This shows that Digital TV users are very satisfied because they can be accessed using the internet. The implications of the rapid development of information technology have the effect of changes in the form of information presentation media. The results show that the use of Digital Television has resulted in inefficient use of frequency channels in the form of using one frequency channel for 4 to 6 programs. The novelty of the research shows that since 2017 all of Indonesia has switched to using Digital Television. The impact caused by the use of Digital Television is the satisfaction of Digital Television users.

Membahas penyiaran di Indonesia pasti berhubungan dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. KPI adalah lembaga independen namun setingkat dengan lembaga negara lainnya di Indonesia yang meregulasi seluruh acara maupun iklan yang ditayangkan di stasiun televisi nasional. Tugas mereka adalah mengawasi program acara dan iklan dan memberikan teguran apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan di dalam acara maupun iklan tersebut. Tentu saja hal ini mengimplikasikan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI adalah lembaga yang memiliki integritas dan etika yang luar biasa. Namun mengapa Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI bisa terlibat kasus perundungan, pelecehan seksual, membiarkan seorang mantan narapidana pemerkosaan, pedofilia, dan penyuapan berinisial SJ tampil di televisi nasional dan mengapa sering kali ditemukan penyensoran yang dinilai berlebihan dan tidak masuk akal? Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam paper ini adalah metode observasional analitik. Tujuan paper ini adalah untuk mengenal Komisi Penyiaran Indonesia dan tugas-tugasnya, membahas dan menganalisis kenapa ditemukan penyensoran yang dinilai berlebihan dan tidak masuk akal, membahas dan menganalisis kasus perundungan dan pelecehan seksual yang dialami salah seorang pegawai yang bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia, membahas dan menganalisis tindakan mantan narapidana pemerkosaan, pedofilia, dan penyuapan yang berinisial SJ dan sikap yang diambil oleh Komisi Penyiaran Indonesia terhadap kembalinya SJ di layar kaca Indonesia. Kata kunci: Moralitas, penyiaran, pelecehan seksual, pedofilia Mengenal Komisi Penyiaran Indonesia dan Tugasnya Komisi Penyiaran Indonesia atau yang sering disingkat dengan KPI adalah lembaga yang meregulasi penyiaran di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2002. Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk dengan landasan hukum Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Komisi Penyiaran Indoneisa dibentuk dan beroperasi secara independen tanpa campur tangan pemerintah maupun korporat dan pemodal sehingga kinerja yang dihasilkan oleh

Radio frequency spectrum constitutes a limited and strategic natural resource and has high economic value, so it must be managed effectively and efficiently in order to obtain optimal benefits by observing national and international legal principles. The implementation of radio frequency licensing services is carried out with the support of information technology in the form of data processing systems and national radio frequency usage database (Frequency Management Information System / SIMF), as well as radio frequency surveillance / monitoring systems that are well known in all provincial capitals. The operation of broadcasting and the addition of licenses made it difficult and burdensome, which resulted in buying and selling radio frequencies Abstr ak : Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis serta mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun international. Pelaksanaan pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi berupa sistem data processing dan database penggunaan frekuensi radio nasional (Sistem Informasi Manajemen Frekuensi/SIMF), serta sistem pengawasan/monitoring penggunaan frekuensi radio yang tersebar di seluruh ibu kota propinsi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom Om swastiastu Namu buddya Salam kebajikan Seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati, saya selaku komisi penyiaran Indonesia dan menteri pertahanan akan membahas mengenai masalah yang akan mengancam negara kita tercinta, yaitu acara serial televisi Spongebob yang akan merusak generasi bangsa kita, mereka akan merusak pemikiran anak anak dan cucu kita dengan cerita yang mereka buat, dengan sifat 7 dosa besar pada karakter mereka. Serial televisi Spongebob tersebut akan merusak dunia, yang dimana dalam serial kartun itu 7 karakter utama memiliki sifat 7 dosa besar atau mematikan meliputi : Spongebob dengan nafsu, Mr.krab dengan tamak, Sendy dengan pride atau kebanggaan, Gary dengan rakus, plankton dengan iri hati, Squidward dengan kemarahan, Patrick dengan kemalasan. Secara tidak langsung mereka telah mencuci otak kita dan anak cucu kita dengan mengetahui 7 dosa besar, sehingga anak dan cucu kita bisa saja terpengaruh oleh salah satu sifat 7 dosa besar sehingga bisa saja melakukan pemberontakan dan dapat merugikan kita semua. bahkan nama dari tempat tinggal Spongebob yaitu bikini bottom adalah plesetan dari bikini atoll, bikini atoll sendiri adalah perairan yang pada tahun 1947 saat perang dingin menjadi tempat uji coba peledakan bom atom atau nuklir oleh Amerika serikat. Selain 7 dosa besar terdapat juga simbol simbol Illuminati di serial kartun Spongebob, banyak sekali episode-episode yang memunculkan simbol Illuminati bahkan menyembahnya. Lambang illuminati yang kita ketahui adalah segitiga yang berpuncak ilustrasi satu mata, illuminati berasal dari bahasa latin illuminatus yang berarti tercerahkan, adalah nama yang diberikan kepada organisasi persaudaraan rahasia kuno yang pernah ada dan diyakini masih tetap ada sampai sekarang, walaupun tidak ditemukan bukti-bukti nyata tentang keberadaan organisasi persaudaraan ini. Dalam hal ini illuminati merupakan suatu kelompok atau organisasi rahasia

Televisi masih menjadi media yang kerap digunakan masyarakat. Tak hanya dewasa namun juga anak-anak. Walaupun mulai tergerus dengan kedatangan internet, televisi masih menjadi santapan sehari-sehari mayoritas penduduk Indonesia. Televisi menjadi sarana penghibur tanpa henti 7/24 baik dari penyiaran televisi publik maupun swasta.
Konten-konten yang disajikan televisi pun beragam bentuknya, dari berita, game show, hingga film. Untuk anak, biasanya televisi menyediakan konten dengan bermacam-macam bentuk. Konten anak cenderung didefinisikan dengan film kartun. Kartun-kartun yang beredar di pertelevisian Indonesia salah satunya adalah Tom & Jerry.
Tanpa disadari, karakter tokoh Tom & Jerry yang begitu lucu dan menggemaskan dengan menggambarkan seekor kucing dan tikus yang menjadi musuh bebuyutan mendatangkan efek negatif kepada para penontonnya terutama anak-anak. Walaupun digambarkan dengan sedemikian rupa, tak bisa dipungkiri lagi bahwa kartun ini banyak mengandung unsur kekerasan. Dari pengrusakan barang-barang di sekitar rumah, perilaku yang tidak pantas untuk anak-anak seperti merokok, hingga pemukulan si karakter menggunakan benda-benda berbahaya.
Maka dari itu, KPI sebagai salah satu badan resmi pengawas penyiaran Indonesia, memberikan sanksi kepada ANTV, saat itu sebagai stasiun TV yang menyiarkan konten tersebut yaitu dengan teguran tertulis. Tak hanya karena scene yang melenceng dari peraturan KPI dalam hal ini P3SPS, namun banyak episode dari kartun Tom & Jerry yang tidak sesuai dengan klasifikasi audiens yang dituju. Dalam artikel ini penulis akan membeberkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan konten Tom & Jerry yang tidak sesuai peraturan P3SPS yang dapat memunculkan efek negatif untuk para audiensnya terutama anak-anak.

The democratization of broadcasting in Indonesia is manifested in the implementation of the Network Station System (Sistem Stasiun Jaringan / SSJ) by striving for diversity of ownership and broadcast content in broadcasting institutions. SSJ is also an effort to decentralize broadcasting so that people in the regions get information related to their own regions through subsidiary networks or local broadcasting institutions. TVRI is the only public broadcasting institution that has network subsidiaries throughout Indonesia. This research uses a case study approach, an approach to intensively examine a case with a focus on TVRI Bali. Data collection used interview and observation methods. Data analysis using the Interactive Analysis approach. The results showed that TVRI Bali has not been able to fully implement SSJ. TVRI Bali can only meet the provisions of local broadcast content with a percentage of up to 20%, but has not been able to fulfill the spirit of diversity of ownership according to the basic concept of SSJ. In addition, the principle of diversity of ownership has not been fulfilled due to inconsistencies between the Broadcasting Law and Government Regulation Number 13/2005 and Ministerial Regulation 43/2009 which specifically regulates private television broadcasting institutions. ABSTRAK Demokratisasi penyiaran di Indonesia diwujudkan dalam implementasi Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) dengan mengupayakan keragaman kepemilikan dan konten siaran di lembaga penyiaran. SSJ juga menjadi upaya desentralisasi penyiaran agar masyarakat di daerah mendapatkan informasi terkait daerahnya sendiri melalui anak jaringan atau lembaga penyiaran lokal. TVRI menjadi satu-satunya lembaga penyiaran publik yang memiliki anak jaringan hampir di seluruh Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, sebuah pendekatan untuk menelaah satu kasus secara intensif dengan fokus pada TVRI Bali. Pengumpulan data memakai metode wawancara dan observasi. Analisis data menggunakan pendekatan Analisis Interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TVRI Bali belum mampu menerapkan SSJ secara penuh. TVRI Bali hanya dapat memenuhi ketentuan konten siaran lokal dengan persentasi mencapai 20%, tetapi belum mampu memenuhi semangat keberagaman kepemilikan sesuai dengan konsep dasar SSJ. Selain itu, belum terpenuhinya ketentuan prinsip keberagaman kepemilikan karena ketidaksesuaian aturan antara Undang-Undang Penyiaran dengan PP No.13 / 2005 serta Permen 43 / 2009 yang hanya khusus mengatur lembaga penyiaran televisi swasta.

Penyiaran di Indonesia kurang dengan siaran berkualitas anak. Maka dari itu paper ini hadir untuk membahas akan terlibatnya para pemangku kepentingan dalam hal penyiaran guna untuk menciptakan program siaran animasi anak lokal yang berkualitas.