Keuangan

Pokok-Pokok RAPBN Tahun 2022 Berpijak pada RKP serta kesepakatan Pemerintah dan DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2022, maka tema kebijakan fiskal dan RAPBN tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Berdasarkan tema tersebut, pokok-pokok kebijakan fiskal adalah sebagai berikut: (1) Pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan penanganan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi; (2) Program perlindungan sosial yang memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan dan kerentanan, termasuk memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit kembali lebih kuat dan berdaya tahan; (3) Mendukung peningkatan daya saing dan produktivitas dengan implementasi reformasi struktural (UU Cipta Kerja) dan reformasi fiskal; serta (4) Optimalisasi pendapatan dan penguatan spending better, baik di Pemerintah Pusat maupun di pemerintah daerah, serta inovasi pembiayaan dalam rangka konsolidasi fiskal yang adil dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dengan mencermati dinamika perekonomian, perkembangan penanganan Covid-19, langkah–langkah pemulihan ekonomi serta upaya untuk mengatasi masalah struktural, maka arsitektur kebijakan fiskal harus antisipatif dan responsif, dengan tetap menjaga keseimbangan antara kemampuan countercyclical dengan upaya pengendalian risiko agar sustainabilitas fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga. Oleh karena itu, konsolidasi fiskal secara bertahap harus dilakukan dengan baik untuk mengembalikan pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan serta harus disertai dengan reformasi APBN yang efektif dan konsisten.

Dari sisi kebijakan pendapatan negara, Pemerintah berupaya untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan yang tetap terukur dan terarah serta meningkatkan optimalisasi penerimaan negara di bidang penerimaan perpajakan dan PNBP. Strategi di bidang perpajakan melalui (1) pemberian insentif fiskal secara lebih terarah dan terukur untuk kegiatan ekonomi strategis yang mempunyai multiplier yang kuat; (2) perluasan basis perpajakan melalui perluasan objek perpajakan dan ekstensifikasi berbasis kewilayahan; (3) penguatan sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, serta disesuaikan dengan perkembangan struktur perekonomian dan karakter sektor usaha; dan (4) inovasi penggalian potensi perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha.

PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang : 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021;

Pasal 4
BOKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:
a. biaya operasional Balai Penyuluhan KB;
b. biaya operasional Pelayanan KB;
c. biaya operasional penggerakan di Kampung KB;
d. biaya operasional penanganan stunting;
e. biaya operasional pembinaan program Bangga Kencana oleh kader; dan
f. biaya dukungan KIE serta manajemen.

COMPANIESAbstrakThe purpose of this study is to know and analyze the effect of Good Corporate Governance (by looking at the number of commissioners, the independence of commissioners board, board size, and the number of audit committee members), corporate social responsibility and corporate performance (ROA and ROE) on firm value. The objects of study are all of go public banking companies. There are 29 banks actually. However, the samples are only 24 banks. They were chosen based on the observation of data completeness done from 2008 to 2010. The independent variables are GCG, CSR, and corporate performance, while the dependent variable is firm value which is measured by using Tobin’s Q. The data analysis applied for this study is correlation analysis, determination analysis, t test, f test, and multiple linear regression analysis. The result shows that the size of directors board, ROA and ROE have significant influences on the company value; while the board size, board independence, the number of audit committee members, and corporate social responsibility do not have significant effect on firm value.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Negara/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Rencana kerja dan anggaran tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja (Renja) K/L, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), hasil kesepakatan antara Pemerintah dan DPR dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN, Pagu Anggaran K/L, dan standar biaya.

Himpunan RKA-K/L TA 2022 dalam Buku III ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2022 yang disampaikan oleh Pemerintah kepada DPR. RKA-K/L masing masing Kementerian/Lembaga digunakan sebagai dokumen pendukung pembahasan RUU APBN TA 2022 dengan Komisi mitra kerja K/L di DPR.

Tahun 2022 merupakan tahun menuju konsolidasi fiskal, sehingga penyusunan RKA-K/L TA 2022 utamanya difokuskan untuk mendukung berbagai agenda reformasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik, mendukung agenda pemulihan ekonomi, serta mengantisipasi ketidakpastian terutama dari dampak Pandemi Covid-19 dan kesinambungan fiskal.

Total rencana anggaran belanja K/L yang dituangkan dalam RKA-K/L TA 2022 adalah sebesar Rp940.571,3 miliar, dengan rincian per sumber dana sebagai berikut:
1. Rupiah Murni Rp788.816,8 miliar
2. Rupiah Murni Pendamping Rp6.071,9 miliar
3. PNBP/BLU Rp83.933,3 miliar
4. PHLN/PHDN/SBSN-PBS Rp61.749,4 miliar

Selanjutnya, menurut klasifikasi organisasi, terdapat 15 K/L yang memperoleh pagu anggaran yang cukup besar dengan total anggaran sebesar Rp821.428,1 miliar atau lebih dari 87,3 persen dari seluruh rencana anggaran belanja K/L TA 2022, yaitu:
1. Kementerian Pertahanan Rp133.923,4 miliar
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp111.024,0 miliar
3. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp100.597,7 miliar
4. Kementerian Kesehatan Rp96.055,6 miliar
5. Kementerian Sosial Rp78.256,3 miliar
6. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Rp72.994,9 miliar
7. Kementerian Agama Rp66.453,2 miliar
8. Kementerian Keuangan Rp43.020,1 miliar
9. Kementerian Perhubungan Rp32.938,3 miliar
10.Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp21.798,1 miliar
11.Kementerian Hukum dan HAM Rp17.463,5 miliar
12.Kementerian Pertanian Rp14.451,7 miliar
13.Mahkamah Agung Rp11.820,1 miliar
14.Badan Intelijen Negara Rp10.521,0 miliar
15.Kejaksaan Republik Indonesia Rp10.110,0 miliar

Rincian anggaran dalam Himpunan RKA-K/L TA 2022 akan disesuaikan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah bersama DPR dalam rangka pembahasan Nota Keuangan dan RAPBN TA 2022. Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya akan dituangkan dalam Lampiran Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2022, yang akan ditetapkan selambat- lambatnya pada bulan November 2021.

BAB II
BIDANG DAK FISIK

Pasal 2
(1) DAK Fisik terdiri atas 2 (dua )jenis, meliputi:
a. DAK Fisik Reguler; dan
b. DAK Fisik Penugasan.

(2) DAK Fisik Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Pendidikan;
b. Kesehatan dan Keluarga Berencana;
c. Jalan;
d. Transportasi Laut; dan
e. Transportasi Perdesaan.

(3) DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas subbidang:
a. Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Sekolah Dasar;
c. Sekolah Menengah Pertama;
d. Sanggar Kegiatan Belajar;
e. Sekolah Menengah Atas;
f. Sekolah Luar Biasa;
g. Sekolah Menengah Kejuruan; dan
h. Perpustakaan Daerah.

(4) DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas subbidang:
a. Pelayanan Dasar;
b. Pelayanan Rujukan;
c. Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai;
d. Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan; dan
e. Keluarga Berencana.

(5) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran major project dan prioritas tertentu, serta untuk mendukung penanganan Corona Virus DIsease 2019 (COVID-19) dan pemulihan ekonomi.

(6) DAK Fisik Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
a. Kesehatan dan Keluarga Berencana;
b. Jalan;
c. Air Minum;
d. Sanitasi;
e. Perumahan dan Permukiman;
f. Irigasi;
g. Pertanian;
h. Kelautan dan Perikanan;
i. Industri Kecil dan Menengah;
j. Pariwisata; dan
k. Lingkungan Hidup

(7) DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdiri atas Subbidang:
a. Penguatan Intervensi Stunting;
b. Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi; dan
c. Keluarga Berencana.

(8) DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf k terdiri atas Subbidang:
a. Lingkungan Hidup; dan
b. Kehutanan.

Procomil Spray Asli adalah obat kuat dan tahan lama dengan cara diseprotkan pada penls pria dewasa sebelum berhubungan. Procomil Asli mampu meningkatkan ketahanan dan daya tempur penls anda ketika berhubungan lntim dengan pasangan anda. Dengan cara pemakaian yang relatif mudah sebelum berhubungan.



Procomil snediri dibuat dengan menggunakan bahan-bahan alami 100% tanpa tambahan bahan kimia berbahaya yang bisa menimbulkan efek samping



Manfaat Procomil Spray Asli



Promocomil bisa digunakan berulang-ulang

Efek dari procomil sangat kuat

Mampu mengeraskan ereksl pada saat berhubungan lntim

Mampu menambah stamina pria pada saat akan melakukan hubungan sekz

Bisa membangkitkan llbido pria secara alami

Produk juga sangat terjamin akan keoriginalitasanya

Procomil bekerja dengan cepat untuk meningkatkan vitalltas pria pada saat melakukan hubungan badan lebih tahan lama.

Obat mampu mengurangi tingkat sensitivitas organ reproduksi pria sehingga meningkatkan daya tahan dalam melakukan hubungan lntim secara bertahap dan signifikan.



Cara Pemakaian



Anda cukup menekan bagian spray dan semprotkan sebanyak 2-3 kali dengan dosis kecil di sekitar organ lntim pria khususnya pada bagian yang paling sensitif atau di ujung kepala penls.

Tunggu sekitar 5-10 menit sebelum melakukan hubungan suami istri sehingga Anda bisa merasakan efek dari obat kuat pria lebih cepat dan tahan



1 botol Procomil Spray harga Rp 200.000

isi 15 ml.





KONTAK KAMI:



No Hp : 0822 1317 4929

WA : +62 822 1317 4929



(Online 24 jam)



Cara Order :

1. Sebutkan Beberapa Produk Yang Anda Pesan

2. Sebutkan nama & alamat anda yang lengkap & jelas .

3. Pilih BCA/ BRI/ MANDIRI untuk anda transfer.

Kirim ke no HP : 0822 1317 4929



4. Selanjutnya kami akan membalas total harga + ongkos kirim + rek bank.

5. Konfirmasikan pembayaran anda setelah transfer.

6. Paket dikirim rapi / polos untuk menjaga privacy anda.

PENDAHULUAN Semenjak era reformasi yang dimulai pada tahun 1998, bangsa Indonesia telah maju selangkah lagi menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang yang salah satunya perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada badan-badan pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkannya UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah. Kewenangan yang dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran. Keuangan Daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Di sisi lain tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah tersebut. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.

Abstrak Mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan memanajemen keuangan pribadinya dengan baik. Manajemen keuangan pribadi dapat dipengaruhi beberapa faktor yang meliputi kecintaan terhadap uang, pendidikan keuangan di keluarga, hasil belajar manajemen keuangan, dan teman sebaya. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Pendidikan Akuntansi angkatan 2012 dan 2013 dan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik random sampling. Hasil penelitian dari uji F F hitung sebesar 17,924 lebih besar dari F tabel sebesar 2,46 dan didukung signifikansi 0.000 yang menunjukkan bahwa love of money, pendidikan keuangan di keluarga, hasil belajar manajemen keuangan, dan teman sebaya secara simultan mempunyai pengaruh terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa. Hasil uji t menunjukkan (1) Love of money berpengaruh positiff dan signifikan terhadap manajmenen keuangan pribadi mahasiwa sebesar 2,259; (2) Pendidikan keuangan di keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajmenen keuangan pribadi mahasiwa sebesar 4,752; (3) Hasil belajar manajemen keuangan tidak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan pribadi mahasiswa sebesar-0,378; dan (4) Teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajmenen keuangan pribadi mahasiwa sebesar 2,180. Nilai Adjusted R Square sebesar 0.379 berarti bahwa 37,9% manajmenen keuangan pribadi mahasiwa dipengaruhi oleh love of money, pendidikan keuangan di keluarga, hasil belajar manajemen keuangan, dan teman sebaya.
Kata Kunci: love of money, pendidikan keuangan di keluarga, hasil belajar, teman sebaya, manajemen keuangan pribadi

Rangkuman/ Chapter 10 / subarmayan/ Analisis Kredit rangkuman materi lukuiditas adalah kemapuan perusahaan membayar utang-utang jangka pendeknya, solvabilitas adalah kemampuan perusahaan membayar seluruh utang jangka panjangnya. pentingnya likuiditas bagi perusahaan adalah sebagai pengukuran kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendeknya. analisis ilikuiditas mengacu pada kemampuan perusaaan untuk menghasilkan laba dari penjualan dan tindakan atas modal kerja. Untuk pemegang saham perusahaan, kurangnya likuiditas dapat meramalkan hilangnya kontrol pemilik atau hilangnya investasi modal rasio likuiditas modal kerja dihitung dengan nilai aset lancar: liablitas jangka pendek, rasio ini dapat pula digunakan untuk mengukur : 1) cakupan kewajiban lancar (kemampuan jaminan), 2) penyangga kerugian (margin keselamatan), 3) kemampuan melidungi dana cair (berkaitan dengan penyangga kerugian). pengukuran likuiditas dengan operasi mencakup piutang usaha (net sales on credit/averasge account receiveable) dan persediaan (COGS/average inventory). lukuiditas liabilitas lancar dinilai berdasarkan tingkat urgensinya dalam pembayaran, tindakan terhadap likuiditas tambahan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek berikut seperti: komposisi aset saat ini, rasio cepat (aset cepat dikonfersi rumus) dihitung dengan ((kas +ekuivalen kas +sekuritas dapat dipasarkan + piutang)/ kewajiban lancar), pengukuran arus kas (kas operasi/kewajiban lancar), fleksibilitas keuangan (kemampuan mengatasi ganguan), diskusi dan analisis manajemen (tren, tuntutan, kokmitmen keputudan manajerial lain) dan analisis dampak. struktur modal dan solvabilitas mengacu pada sumber pendanaan perusahaan, analisis solvabilitas salah satunya mengacu pada elemen kunci ini, Elemen kunci solvabilitas jangka panjang lainnya adalah laba operasi. Arus laba merupakan ukuran penting atas kemampuan perusahaan untuk meminjam saat kekurangan kas. hal hal di atas merupakan ukuran kemampuan untuk survive perusahaan. hubungan solvabilitas dan struktur modal adalah sebagai penjelas sumber permodalan perusahaan, kemampuan survive perusahaan,dan nilai kepemilikan murni perusahaan. maka dari semua jenis hubungan di atas diperlukan persyaratan agar tetap konsisten dengan kewajiban kreditnya. Ukuran umum risiko keuangan bagi perusahaan adalah komposisi struktur modalnya. Rasio ukuran struktur modal menghubungkan komponen struktur modal satu sama lain atau totalnya mencakup (utang jangka pendek terhadap total utang, utang jangka panjang terhadap modal ekuitas, total utang terhadap modal ekuitas dan total utang terhadap total modal). analisis evaluasi bertujuan untuk menafsirkan komposisi struktur modal dan menilai solvabilitas, risiko fundamental struktur modal dengan utang adalah kas tidak memadai dalam kondisi kesulitan. Alat komposisi dilakukan dengan membuat common size statement atas bagian kewajiban dan ekuitas pada neraca. Makin tinggi proporsi utang, makin besar beban bunga tetap dan pembayaran kembali utang, dan makin besar kemungkinan gagal bayar pada periode penurunan laba atau masa sulit. rangkuman diskusi Struktur Modal mencerminkan sumber pendanaan, solvabilitas merupakan kemampuan bayar utang jangka panjang yang artinya utang modal itu sendiri, makan tingkat solvabilitas secara tidak langsung dapat mencerminkan nilai kepemilikan murni dari sebuah usaha melalui selisih kewajiban dan ekuitas .Masa depan perusahaan tergantung pada rasio solvabilitas perusahaan itu sendiri. Semakin sedikit ketergantungan perusahaan terhadap kreditor semakin baik. Mayoritas nilai aktiva diusahakan untuk tidak

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang memberikan gambaran tentang keadaan posisi keuangan, hasil usaha, serta perubahan dalam posisi keuangan suatu perusahaan yang juga merupakan simpulan dari pencatatan transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya dalam membantu proses pengambilan keputusan yang rasional atas investasi, kredit dan keputusan lain yang sejenis.

Dalam rangka membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dan menginterpretasikan laporan keuangan maka perlu dibuat analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk:
- Membantu memahami laporan keuangan;
- Menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan;
- Mengevaluasi laporan keuangan; dan
- Menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tanggal 5 April 2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

Mencabut Sebagian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 
Mencabut Sebagian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 
Mencabut Sebagian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 
Mencabut Sebagian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017

Selain dikenal dengan hasil buminya, kota Curup ikut menjadi bagian penting dalam lintasan sejarah Revolusi Fisik. Pada masa kemerdekaan, kota ini masuk dalam Keresidenan Bengkulu.Tulisan ini tidak akan mengulas seputar peristiwa dalam bidang kemiliteran yang telah banyak diulas dalam banyak tulisan. Namun di sini, kita akan melihat bagaimana Curup sempat menjadi basis pertahanan perjuangan dalam bidang keuangan.  Eskalasi konflik antara RI dan Belanda tidak hanya terjadi secara fisik-politik, namun pada faktanya juga akan merambat kepada persaingan legalitas pemerintahan yang turut pula menyangkut persebaran serta penggunaan alat tukar dalam transaksi sehari-hari.  Pencetakan ORIDA Sumatera Selatan dimulai pada bulan Januari 1949 yang dilakukan di kota Curup, Bengkulu.  drg. M. Isa  menginstruksikan langsung pencetakan ORIDA yang bernama “Oeang Repoeblik Indonesia Soematera Selatan” atau disingkat ORISS dalam pecahan Rp. 40 sebagai alat tukar yang sah dikawasan yang masih dikuasai Republik Indonesia seperti Curup, Muara Aman, Lubuk linggau, Muaro Bungo dan sekitarnya. ORIDA-ORISS cetakan Curup memang hanya berbentuk lembaran-lembaran kertas sebagaimana uang pada umumnya. Namun siapa sangka, dalam kisah seputar pencetakan hingga penggunaannya sungguh sarat akan berbagai makna.

Dalam membuka suatu usaha perlu mempertimbangkan beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor finansial (keuangan). Keuangan merupakan fungsi bisnis yang sangat penting, kinerja keseluruhan suatu usaha bisnis sangat dipengaruhi oleh kinerja keuangan usaha yang bersangkutan, dimana keuangan menjadi faktor untuk menentukan anggaran, investasi, dan besarnya usaha yang akan dibuat.

Mendiskusikan hal ihwal tentang Mediasi di Indonesia adalah hal yang sangat menarik. Di Indonesia Mediasi masih dianggap sebagai salah satu upaya alternatif dalam penyelesaian sengketa . Hal inilah yang membuat menarik, karena, sementara itu jika direnungkan dan dikaji lebih dalam lagi, berdasarkan nilai-nilai yang hidup sejak bangsa Indonesia belum merdeka ini, yaitu salah satunya “Musyawarah Mufakat”, sebagaimana terkandung dalam Pancasila, yang kebenaran nilai-nilai luhurnya sangat Universal, justru merupakan cikal bakal dari Mediasi, maka sudah seyogyanya “Mediasi menjadi upaya utama yang harus didahulukan dalam penyelesaian sengketa”.

A discussion of mediation in Indonesia is an intriguing endeavour. In Indonesia mediation is still regarded as one of the alternative methods of dispute resolution. This point of view is what makes such a discussion so interesting, especially if one contemplates this matter more carefully and digs a little deeper. To begin with consider one of the underlying principles of the Indonesian people: Musyawarah Mufakat (Collective Decision Making). This is a principle that has existed since prior to the country’s independence and is now embodied in the Pancasila . It has in fact been a seed of growth for the mediation we have today. Accordingly mediation is more accommodating towards local values and ought to really be viewed as the main form of dispute resolution, to be placed before other methods (assuming negotiations between the disputing parties have failed).

Saat ini dalam keseharian kita sebagai manusia sosial, tentu kita tak bisa lepas dari yang namanya finansial atau keuangan. Terutama dalam lembaga keuangan, dari dulu hingga sekarang sudah kita kenal dan beritenteaksi dengannya, instansi atau lembaga yang berkaitan dengan masalah keuangan, dari Bank, koperasi hingga asuransi.