Kewarganegaraan

Pancasila sebagai Dasar Negara
Ciri dan Sifat Pancasila
Fungsi Fungsi Pancasila
Pengamalan Pancasila
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila Persatuan Indonesia
Sila Ketakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Macam-macam Cara Pengamalan Pancasila
Dilihat dari segi jalurnya
Pengamalan Pancasila Secara Subjektif dan Objektif
Pengamalan Pancasila dalam Kehidupan

Dalam makalah ini, penulis akan membahas tentang sejarah perkembangan demokrasi di dunia termasuk Indonesia. Selain itu juga akan membahas sistem demokrasi yang dianut oleh beberapa negara di dunia. Dan tentunya membahas tentang sistem demokrasi yang dianut oleh negara Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila.

DOSEN PENGAJAR: SHINTYA DJUNAEDI, SH, MH DISUSUN OLEH: KELOMPOK 7 1. CHRISTIAN SUGIANTO 2. NATALIA TUMIGOLUNG 3. PANGAILA. T DOROTHIA 4. PINGKAN M. MATHINDAS 5. REKSY LENA KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIDKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI MANADO KOMPUTER D3 2015 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendak-Nya kami sebagai kelompok 7 dapat menyelesaikan makalah yang berjudul "Identitas Nasional". Sebagai negara yang besar dan berdaulat, Indonesia harus memiliki Identitasnya sendiri. Dan berkaitan dengan hal ini kami ingin memaparkan beberapa hal mengenai Identitas Indonesia yang menjadi ciri dan gambar diri bangsa. Tim penulis menyadari bahwa dalam penulisan, maupun isi materi makalah ini masih banyak kekurangan. Sehingga kami sebagai tim penulis mengharapkan bagi setiap pembaca untuk menyampaikan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan makalah ke depannya. Akhirnya penulis menyampaikan terima kasih kepada semua anggota kelompok 2 yang sudah bekerja sama dengan baik, mengeluarkan ide, pikiran, waktu maupun materil untuk menyelesaikan tugas makalah sehingga bisa dipersentasikan untuk kita semua. Terima Kasih dan Semoga Bermanfaat. Manado, Agustus 2015 Kelompok 7 BAB 1 PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG

BAB 1 PENGENALAN 1.1 PENDAHULUAN Sebelum tahun 1948, Malaysia tidak mempunyai sebarang undang-undang khusus yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Undang-undang yang ada pada masa tersebut hanyalah undang-undang mengawal orang-orang asing untuk keluar masuk ke dalam Negara sahaja. Keadaan seperti ini berlaku disebabkan dasar pemerintahan British yang membuka pintu Negara ini seluas-luasnya supaya orang-orang asing dapat masuk beramai-ramai secara mudah. Dasar seperti dinamakan 'Dasar Pintu Terbuka'. Pemerintahan British yang membezabezakan warganegara British daripada rakyat asing hanyalah bertujuan untuk menutup pintu bukan rakyat British atau rakyat Negara naungannya. Malah, kemasukan golongan orang asing ke Malaysia boleh ditegah sekiranya kedatangan golongan tersebut dianggap berbahaya kepada keamanan Negara. Orang-orang asing yang masuk ke Negara ini juga hendaklah mendaftarkan nama mereka kepada pegawai polis supaya mudah untuk dikawal. Di samping itu juga, tidak ada satu undang-undang pun yang boleh menentukan siapa rakyat raja Melayu di Negara ini. Bahkan undang-undang yang ada hanyalah undang-undang tahun 1904 yang bertajuk Enakmen Naturalisasi (Naturalization Enactment). Undang-undang

Globalisasi merupakan salah satu hal yang harus dihadapi oleh berbagai bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Sebagai anggota masyarakat dunia, Indonesia pasti tidak dapat dan tidak akan menutupi diri dari pergaulan internasional, karena antara negara satu dan negara lainnya pasti terjadi saling ketergantungan.

Geopolitik merupakan pemahaman tentang keterkaitan antara bumi dan juga politik dimana membahas pula tentang hal-hal yang ada di bumi seperti ilmu sosial dan sejarah serta hubungannya dengan politik atau pembentukan kekuasaan suatu negara. Beberapa pendapat ahli tentang geopolitik dan juga teori-teorinya. Negara Indonesia mengacu pada geopolitik yang berhubungan erat dengan wawasan nusantara. Wawasan Nusantara sendiri memiliki pengertian hal-hal yang menyangkut pandangan tentang segala sisi kehidupan suatu negara yang ada di nusantara atau di negara yang berada di antara dua benua dan dua samudera yaitu, Indonesia. Wawasan nusantara memiliki fungsi-fungsi, unsur-unsur, dan juga factor-faktor yang mempengaruhi Wawasan Nusantara yang bermanfaat bagi Bangsa Indonesia. Dijelaskan pula tentang bagaimana contoh-contoh Wawasan Nusantara di Indonesia serta implementasinya di kehidupan masyarakat.


Kata Kunci – Geopolitik, politik, Indonesia, wawasan, nusantara

Status kewarganegaraan adalah posisi keanggotaan seseorang sebagai warga negara untuk tinggal dan berpartisipasi  dalam suatu negara,yang diakui oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara tersebut. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Status kewarganegaraan erat kaitannya dengan perkawinan campuran dikarenakan hasil dari perkawinan campuran atau anak dari perkawinan campuran akan memilih status kewarganegaraan dari anak tersebut setelah berusia 18 tahun. Hal tesebut berpengaruh terhadap keimigrasian lebih tepatnya dalam hal pemberian dokumen perjalanan ataupun dokumen keimigrasian. Menurut Pasal 57 UU Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Jadi, Perkawinan seorang warga negara Indonesia (WNI), dengan warga negara asing (WNA) merupakan perkawinan campuran. Namun, apabila  perkawinan dilakukan antara dua orang warga negara Indonesia yang berbeda agama, bukan merupakan perkawinan campuran.Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dasar hukumnya adalah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (pasal 59 ayat 1).  Di dalam pasal 60 UU menyebutkan bahwa Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan tersebut. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.
Kata kunci : Status kewarganegaraan,perkawinan campuran,Dwi Kewarganegaraan

Disusun Oleh : Hadi Tomi : F1141141047 UNIVERSITAS TANJUNGPURA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING TAHUN AJARAN 2014 PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MASALAH Pancasila sebagai dasar Negara, pedoman dan tolok ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Tidak lain dengan kehidupan berpolitik, etika politik Indonesia tertanam dalam jiwa Pancasila. Kesadaran etik yang merupakan kesadaran relational akan tumbuh subur bagi warga masyarakat Indonesia ketika nilai-nilai pancasila itu diyakini kebenarannya, kesadaran etik juga akan lebih berkembang ketika nilai dan moral pancasila itu dapat di breakdown kedalam norma-norma yang di berlakukan di Indonesia .

Di era globalisasi ini masih banyak sekali pemuda-pemudi yang kurang memahami makna dari seorang warga negara. Tidak hanya itu saja, bahkan tidak mengetahui apa saja hak dan kewajiban yang dimilikinya sebagai warga negara. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran dari para generasi muda terhadap statusnya sebagai warga negara atau kurangnya sikap nasionalisme terhadap negaranya.

Sebelum membahas Kewarganegaraan sebenar nya apa itu negara? Pada dasarnya negara adalah sebuah organisasi seperti layaknya sebuah organisasi, Negara memiliki anggota, tujuan dan peraturan. Anggota negara adalah warganya, tujuan Negara biasanya tercantum dalam pembukaan konstitusinya (Undang-undang dasar), sedang peraturannya dikenal sebagai hokum.

OBOR (One Belt One Road) dan Konflik LCS (Laut Cina Selatan) merupakan dua hal yang baik secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada Indonesia. Meskipun dalam program OBOR yang dibuat oleh Xi Jinping ini,Indonesia belum bergabung namun ada banyak hal yang menyebabkan potensi bergabungnya Indonesia kedalam program ini. Hal ini dapat dilihat banyaknya kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Cina terutama dalam sektor infrastruktur. Di sisi lain, Indonesia yang memiliki Pulau Natuna sempat terlibat konflik karena garis laut Natuna bersinggungan dengan garis-garis Laut Cina Selatan. Meskipun Cina akhirnya menerima keberadaan Laut Natuna tersebut, Cina secara diam-diam juga masih menganggap wilayah tersebut masih masuk kebagian Laut Cina Selatan. Oleh karena itu, pemerintah memperkokoh keamanan dan pertahanan Laut Natuna. Dengan adanya OBOR dan Konflik Laut Cina Selatan ini, diperlukan sikap yang bijak untuk menanggapinya, yaitu dengan penggunaan Wawasan Nusantara sebagai prespektif bangsa dalam menyikapi banyak hal yang bersangkutan dengan Negara baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya maupun dalam bidang keamanan dan pertahanan negara.

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Hak atas kesehatan adalah hak konstitusional. Dalam amandemen UUD  1945 pasal 28H ayat (1) dinyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan". Selanjutnya dalam pasal 34 ayat (3) amandemen ke-4 dinyatakan "negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".
Di indonesia, Jaminan kesehatan yang dulu dikelola secara tersebar, seperti PT Askes untuk PNS, PT Jamosostek untuk pekerja swasta, dan sebagainya, sekarang dikonsolidasikan di bawah BPJS Kesehatan. Sementara, program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian yang dulu dikelola oleh PT Jamsostek, PT Taspen dan PT Asabri, sekarang disentralisasi di bawah BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Metroterkini.com (30/12/14) Undang-Undang BPJS Kesehatan sudah cacat hukum sejak awal. Menurut KP-KPBI, negaralah yang bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Akan tetapi, BPJS tidak diberlakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia melainkan hanya untuk mereka yang terdaftar sebagai peserta. Padahal pelayanan kesehatan merupakan hak bagi seluruh warga negara. Selain itu, dalam UU BPJS, fasilitas kesejahteraan itu bukan berasal dari negara, tetapi dari berasal dari dana iuran yang seakan-akan negara lepas tangan.

Abstrak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan UU Kewarganegaraan) tidak memberikan status kewarganegaraan Indonesia secara otomatis bagi wanita WNA yang menikah dengan pria WNI. Demikian juga wanita WNI yang menikah dengan seorang pria WNA dapat tetap mempertahankan kewarganegaraan Indonesia. Hal itu dapat menimbulkan perbedaan kewarganegaraan dalam keluarga suatu perkawinan campuran. Perbedaan kewarganegaraan tidak saja terjadi saat awal dimulainya suatu perkawinan campuran, tetapi dapat berlanjut setelah terbentuknya suatu keluarga perkawinan campuran. Selain permasalahan di atas, kini seiring perkembangan zaman di era globalisasi, muncul masalah terkait tuntutan kaum diaspora untuk diakui sebagai Warga Negara Indonesia yang menginginkan suatu regulasi yang mengatur kewarganegaraan ganda tidak terbatas sebagaimana yang telah diterapkan oleh beberapa negara di dunia. Keberadaan penelitian ini dimaksudkan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan: (a) Bagaimana hubungan bangsa negara dan warga Negara Indonesia? (b) Bagaimana alasan Indonesia tidak cocok menggunakan regulasi kewarganegaraan ganda tidak terbatas?. Untuk menemukan jawaban permasalahan tersebut ditempuh melalui metode Penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bangsa adalah bagian atau salah satu unsur terbentuknya suatu negara. Negara harus dapat memenuhi hak warga negaranya. Begitupun sebaliknya, warga negara juga harus menyelesaikan tugasnya sebagai warga negara yang baik. (2) Dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian kewarganegaraan ganda tidak terbatas dan berlandaskan pada hukum positif di Indonesia, maka regulasi yang mengatur kewarganegaraan ganda tidak terbatas tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kata kunci Bangsa, Negara, Warga Negara, Kewarganegaraan PENDAHULUAN Hakikat Negara republic Indonesia adalah Negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah Negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama dibawah satu Negara yang sama. Sebagai makhluk sosial, setiap manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dan berkelompok dengan sesamanya, serta mendiami suatu daerah tertentu. Sekelompok manusia yang hidup bersama disebut masyarakat. Masyarakat-masyarakat yang mempunyai perbedaan dalam hal

Berbicara tentang sebuah kepemimpinan, khususnya mengenai kepemimpinan Islam adalah merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk dikaji. Karena berawal dari adanya sebuah system kepemimpinan yang baik, maka akan dapat terwujud sebuah tatanan masyarakat yang baik pula.

Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita kehidupan. Inilah setinggi-tingginya nikmat yang telah kita terima. Dengan kehidupan kita dapat memberi kebahagiaan, setelah sebelumnya kita diperkenalkan dengan kesulitan -kesulitan. Allah Yang Maha Penyayang juga telah memberikan harapan-harapan dalam diri kita, sehingga kehidupan tampak lebih indah dimata kita. Shalawa serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita yang mulia Rassulullah saw dan keluarganya yang dimuliakan. Merekalah sebaik-baiknya teladan dalam menjalani kehidupan ini. Mereka telah mencontohkan kepada kita bagaimana bersikap didalam menjalani segala persoalan yang terjadi di tengah perjalanan kehidupan. Atas keridhoan Allah dan atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, akhirnya kami dapat meneyelesaikan makalah ini, yang berjudul "MASYARAKAT DEMOKRATIS". Tidak lupa pula kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada : 1 Bapak Dr. Andy Usman M,Pd selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. 2 Orang Tua tercinta dan keluarga yang banyak memberikan dorongan baik moril maupun materil kepada kami selaku penulis. 3 Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Program Studi Bimbingan dan Konseling, yang terus memberi semangat tiada hentinya bagi kami untuk menyelesaikan makalah ini. 4 Orang-orang yang telah berjasa kepada kami yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu.

ABSTRAK-Negara merupakan suatu perserikatan atau wilayah yang mengikat masyarakat dimana dalam negara tersebut ada satu pemimpin yaitu Pemerintah yang mengurus tata tertib suatu negara tersebut sehingga keselamatan kelompok manusia didalam negara tersebut terlindungi. Bangsa merupakan bangsaa yang telah bernegara terdiri dari masyarakat yang berdiri sendiri masing-masing anggota masyarakat tersebut merasa satu kesatuan kesatuan ras, bahasa, keyakinan budaya. Konsep negara, bangsa dawarga negara tentunya terdapat proses terbentuknya, hubungan, fungsi,serta tujuan bangsa dan negara. Tujuan konsep hubungan negara, adalah menjelaskan mengenai pengertian negara, bangsa dan warga negara, proses terbentuknya negara, bagsa dan warga negara, serta fungsinya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi literatur, mencari literatur atau referensi teori yang relevan dengan mencari materi yang terkait baik melalui buku, internet, maupun sumber informasi yang lain. Kata kunci: Hubungan, Negara, bangsa, warga negara. ABSTRACK-The State is a union or territory that binds communities in which the country is a leader of the government that takes care of the order of a country so that the safety of human groups within the country is protected. The nation is a country that has been made up of people. who stand on their own community members feel a unified unity of race, language, cultural beliefs. The concept of country, the nation of the nation is certainly there is a process of formation, relationships, functions, and goals of the nation and state. The purpose of the concept of State relations is to explain the understanding of countries, nations and citizens, the process of state formation, the Bagsa and citizens, and its functions. The method used in this writing is the study of literature, searching for the literature or referencing relevant theories by searching for related materials either through books, the internet, or other sources of information.

Abad ke-21 ini merupakan era dimana arus informasi, komunikasi, dan transportasi berkembang dengan cepat dan mudah menjadikan dinamika kehidupan bermasyarakat cenderung berkembang tanpa batas. Memudahkan terjadinya perpindahan manusia yang diiringi dengan kepentingan-kepentingan yang mengikutinya, seperti kepentingan ekonomi guna kesejahteraan rakyat yang menyebabkan warga negara asing ramai menanamkan modalnya di Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Menimbulkan interaksi antar warga negara baik antara laki-laki maupun perempuan menjadi suatu hal yang manusiawi.

This article discusses Indonesian welfare regime outlook by using citizenship framework. It is argued that transformation of Indonesian welfare regime from productivist characteristic to universalism has been disrupted by the discourse of communitarian citizenship and market citizenship that has become path-dependency of welfare configuration in contemporary Indonesia. This circumstance has become an endogenous factor that obstructs innovations and changes within an administrative body of universal social protection. By using evidences from Indonesia experiences, this article can be used to develop a further understanding on the complexity of relations between welfare provision and citizenship in the context of developing countries.

ABSTRAK
Paham demokrasi yang hadir karena danya pengaruh bangsa barat yang mengutamankan kebebasan dalam berbagai aspek dalam kehidupan bernegara. Memunculkan paham baru dalam pemerintahan Indonesia. Dengan lewati banyak perubahan dalam terbentuknya paham baru di Indonesia, terbentuklah paham baru yang mencerminkan ciri dari bangsa indonesia yaitu demokrasi pancasila. Saat ini indonesia telah memasuki era globalisasi yang dapat mempengeruhi segala aspek dalam kehidupan bernegara.
Hubungan globalisasi dan demokrasi memicu timbulnya perbedaan pendapat dalam membahas tujuan dari dua permasalahan yang bertolak belakang. bagaimana globalisasi mempengaruhi demokrasi untuk menciptakan otonomi dan kesetaraan antar individu dan mayarakat dalam hidup bernegara.
Kata kunci - Demokrasi, Ekonomi, Globalisasi, Indonesia.

Keanekaragaman yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebuah potensi, karena keanekaragaman yang dimiliki tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Keanekaragaman Indonesia selalu di arahkan pada persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, tetap saja bangsa Indonesia selalu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dalam negri maupun luar negri. Ancaman juga dapat mengganggu stabilitas nasional serta menghambat pembangunan nasional, tetapi lambat laun dapat berkembang menjadi permasalahan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Banyak terjadinya pro dan kontra tentang pemekaran daerah setelah masyarakat melihat dampak positif maupun negative dari pemekaran daerah itu sendiri. Secara umum untuk melihat adanya perkembangan dari pemekaran daearah dapat di lihat dari 4 aspek/faktor yaitu :
1. kinerja perekonomian daerah;
2. kinerja keuangan daerah;
3. kinerja pelayanan publik; serta
4. kinerja aparatur pemerintah daerah
Berdasarkan beberapa hasil evaluasi dari pemekaran daerah, dampak yang timbulkan
lebih banyak negatifnya dari pada positifnya. Hal ini lagi-lagi bukan disebabkan oleh
kebijakannya otonomi mengenai pemekaran daerah yang salah tetapi lebih kepada kinerja aparatur pemerintah yang terindikasi sesuai dengan aspek-aspek diatas. Terlebih lagi ditambah
dengan beberapa contoh kasus yang menyatakan penolakan dari pemekaran daerah karena
kecewa dengan kinerja aparatur pemerintah yang ditugaskan disana.